Cirebon – Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi dibuka pemerintah melalui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (24/7/2016), di Pesantren Kempek, Cirebon.
Pembukaan rapat pleno dengan tema “Meneguhkan Islam Nusantara Menuju Kemandirian Ekonomi Warga” ini diikuti keseluruhan pengurus harian NU dari Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, pimpinan lembaga, dan badan otonom.
“Ekonomi merupakan salah satu di antara tiga aspek program yang diamanatkan oleh Muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015. Hal tersebut didasarkkan atas kesadaran bahwa ekonomi merupakan pilar sekaligus tonggak untuk melecut kemandirian serta kesejahteraan warga,” kata Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siradj dalam sambutannya.
Ia menyatakan, selain ekonomi, Muktamar mengamanatkan dua aspek lagi yakni pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek tersebut memiliki bobot nilai yang sama, harus berjalan seiring dan seirama.
Secara tegas, sambungnya, Muktamar mengamanatkan pada PBNU salah satunya menyusun platform ekonomi keumatan sesuai dengan khittah konstitusi dan khittah NU sebagai organisasi dîniyyah ijtimâ’iyyah.
“Platfom yang dimaksud tersebut adalah platform yang harus menggambarkan pandangan dan sikap NU terhadap pembangunan nasional, haluan pembangunan nasional, dan rencana kerja NU dalam menggerakan kegiatan ekonomi umat dan organisasi,” jelasnya.
Turut hadir dalam pembukaan Rapat Pleno yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah tokoh NU.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/MoU antara PBNU dengan KPK dan Kementerian Sosial.
Untuk diketahui, persoalan krusial yang akan dibahas terkait perekonomian salah satunya kebijakan Tax Amnesty/Pengampunan Pajak. Sementara itu, isu lain yang juga diagendakan dibahas diantaranya Bank Otak, Hukum investasi di PT (isu lokal), dan hukum game Pokemon Go.