Jakarta, Buletinnusantara – Sebanyak sembilan fraksi di DPR RI mendukung pengesahan RAPBN 2016. Namun semua fraksi kecuali Partai Gerindra ini memberikan sejumlah catatan. Mereka meminta pemerintah agar menindaklanjuti catatan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan memutuskan mendukung RUU APBN 2016 untuk disahkan menjadi Undang-undang sepanjang untuk kemakmuran rakyat, dengan memerhatikan sejumlah catatan kritis. Di antaranya realokasi anggaran Penyertaan Modal Negara untuk BUMN senilai Rp40,32 triliun ke program padat karya.
“Dengan demikian untuk APBN 2016 tidak perlu ada alokasi anggaran PMN untuk BUMN,” yang dibacakan Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dalam Rapat Paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2015).
PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp80 miliar hingga Rp100 miliar perdaerah, yang merupakan direktif dari Presiden Jokowi. Namun, perlu regulasi tepat agar terhindar dari praktik penyimpangan.
Fraksi Golkar menilai postur APBN yang diajukan pemerintah kurang realistis, juga tak mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat. Sebab, realisasi penerimaan di sektor pajak diperkirakan akan semakin jauh dari harapan, dan pos pengeluaran yang membengkak disebut dapat menurunkan kesejahteraan rakyat.
“Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan tidak memaksakan penempatan PMN di BUMN mengingat target penerimaan pajak dan penerimaan lainnya tidak tercapai dan untuk anggaran desa agar diawasi sehingga tidak muncul korupsi baru,” ujar dia.
Fraksi Demokrat mengapresiasi sasaran yang dicapai pada 2016 terkait dana peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan Minimun Essential Forces (MEF). Hanya, Demokrat menilai adanya ketidaksesuaian antara sasaran dan anggaran pertahanan dalam postur anggaran 2016.
“Fraksi Demokrat tidak henti-hentinya meminta pemerintah terus memperhatikan, meningkatkan dan membuat terobosan baru program pro rakyat (raskin, KUR, KUBR, PKH, Lansia, PNPM, bedah rumah, nelayan pesisir, BOS dan BSM) pada tahun 2016,” ujar dia.
Fraksi PAN menilai PMN hanya bisa diberikan kepada BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan pangan. Haram hukumnya digunakan untuk membayar hutang. “Dalam hal rencana renobasi stadion Gelora Bung Karno oleh Kemenpora sebesar Rp500 miliar, Fraski PAN tegas menolak usulan tersebut mengingat pengelolaan bukan oleh Kemenpora tapi Sekretariat Negara,” ujar dia.
Fraksi PKB mencatat penurunan target pendapatan Negara dari sektor perpajakan dan nonpajak, tidak dapat dipungkiri karena berbagai faktor. Sehingga, PKB meminta pemerintah menerapkan strategi agat penerimaan dapat meningkat.
PKB juga meminta pelaksanaan tata kelola belanja negara dalam RAPBN 2016 seperti kebijakan belanja pemerintah pusat untuk Kementerian dan Lembaga sebesar Rp784,1 triliun dan non K/L, sebesar Rp541,4 dapat dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
“Pada kebijakan nonutang, dana inivestasi pemerintah berupa PMN kepada BUMN harus dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan dan peran BUMN sebagai agen pembangunan,” ujar dia.
Fraksi PKS memandang target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak tercapai dan terus berulang. Fraksi PKS mendesak agar pemerintah menegakkan keadilan pajak. Tidak hanya menekan dan mengejar wajib pajak yang patug, sektor UMKM dan koperasi, tapi harus juga menekan dan mengejar perusahaan asing yang tidak patuh.
“Menkeu menyampaikan ke publik bajwa terdapat 4.000 perusahaan asing yang mengempelang pajak,” ujar dia.
Terkait PMN, PKS meminta agar dikaji lebih lanjut agar dapat dialokasikan ke program kesejahteraan rakyat. Pengkajian harus dilakukan dan disetujui Komisi VI dan XI serta memenuhi kriteria berdasarkan audit BPK.
Fraksi PPP menilai kebijakan penundaan belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp21,3 triliun dalam RAPBN 201/ akan menganggu belanja K/L. Sementara tambahan belanja prioritas sebesar Rp18,1 triliun dan tambahan belanja mendesak sebesar Rp5,5 triliun tidak memiliki dan memenuhi kriteria prioritas dan mendesak.
“Terkait PMN, PPP memandang akan menjadi potensi penyelewengan dalam penggunaannya,” ujar dia.
Fraksi Partai NasDem juga memberikan catatan, di antaranya agar pemerintah dapat memperbaiki kinerja di bidang migas. NasDem menghargai kembalinya Indonesia sebagai Anggota OPEC sehingga membuka peluang kepentingan migas nasional dapat diselenggarakan melalui kerja sama global.
“Fraksi NasDem dapat memahami besaran defisit yang ditargetkan sebesar 2,15 persen dari PDB. Namun, Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah agar hati-hati mengambil kebijakan terkait utang sebagai sumber pembiayaan dari luar negeri,” kata dia.
Terkait PMN, NasDem meminta agar maksud pemberian itu tidak hanya menutup kerugian BUMN. Namun untuk menjadi leverage atau pengaruh agar BUMN bangkit. Juga mampu membiayai operasional BUMN secara mandiri dan menjadi multiplier effect pada pembangunan infrastruktur demi kepentingan rakyat.
Fraksi Hanura mendorong pemerintah serius dalam menggenjot pertumbuhan sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Hanura juga mendorong agar pemerintah dapat memperbaiki jalur distribus barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Karena inflasi menjadi momok bagi perekonomian nasional, dan tidak selalu tergantung pada impor bahan pokok,” kata dia.