Jakarta, Buletinnusantara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak keamanan khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), serta TNI dan Polri untuk melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan jelang pilkada serentak 2015, melalui deteksi dini sejumlah daerah rawan konflik pelaksanaan pilkada serentak.
Presiden Jokowi menjelaskan, terdapat 269 daerah yang harus dilakukan deteksi dini guna mengantisipasi gangguan keamanan jelang pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pada 269 daerah tersebut akan dilakukan pemilihan 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 wali kota dan wakil wali kota.
Kepala Negara meminta pihak keamanan melakukan pencegahan dini terhadap potensi ganggunan keamananan sekecil apapun .
“Kepada para Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda, agar melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik selama periode pilkada serentak berlangsung. Kepada TNI dan Polri, kalau ada embrio kecil yang berpotensi mengganggu segera lakukan pencegahan yang antisipatif,” ungkap Presiden Jokowi saat rapat koordinasi pemantapan pelaksaan pilkada serentak di Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Presiden Jokowi berharap Pilkada Serentak dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga hal ini diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan daerah yang efektif guna meningkatkan kesejahterahan rakyat.
“Harapan rakyat agar rotasi kepemimpinan daerah berjalan secara aman, damai, jujur dan adil, sesuai dengan pilihan rakyat, harapan rakyat,” katanya.
Dalam rakor pemantapan pelaksaan pilkada serentak ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia, serta turut hadir Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Assidiqqie.