Tito Karnavian, Polemik di Tubuh Polri
Jakarta, Buletinnusantara – Pergerakan Aktivis Untuk Demokrasi dan Reformasi (ProDEM) menggelar Diskusi Publik yang bertajuk”Kapolri Pilihan Jokowi” dihadiri M. Nasir Djamil Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS, Taufiqul Hadi Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Nasdem, Margarito Kamis Akademisi, Adhie Massardi (GIB), Fadli Nasution (PMHI), Jum’at (18/06/2016) di Restoran Dunkin Donuts, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.
Presiden Jokowi akhirnya mengajukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Pilihan ini sudah barang tentu sangat mengejutkan semua pihak. Pasalnya nama Tito bisa dikatakan hanyalah kuda hitam yang kurang diperhitungkan diantara nama-nama para jenderal.
Menurut Nasser Djamil, “Tito Karnavian adalah polisi yang beruntung, benang merahnya Presiden Jokowi ingin memotong generasi kepolisian dengan para seniornya Polri”, ucapnya
Djamil menambahkan, “Saat ini puja puji diarahkan ke Tito Karnavian, kalau dilihat dari segi jejak karir dan prestasinya, proses pemilihan Komjen akan berjalan mulus mengingat Tito memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri”, pungkasnya
Pilihan kepada Tito patut juga diapresiasi sebagai ikhtiar Presiden Jokowi memilih calon Kapolri di luar nama-nama mainstream. Pilihan tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Yang dilakukan Presiden Jokowi adalah upaya untuk mempercepat revolusi di indonesia, mudah-mudahan para senior-senior Polri bisa memberikan dukungan moral kepada Tito, tidak ada gejolak di tubuh Kepolisian” ungkap Nasir Djamil
Sedang menurut Fadli Nasution, “Polemik di tubuh Polri bisa saja, karena regenerasi itu suatu yg pasti, bisa berjalan dengan baik atau bisa menimbulkan gonjangan”, ucap Fadli
Namun perdebatan yang terjadi patut juga mempertimbangkan rekam jejak Tito Karnavian. Bisa dikatakan Tito merupakan rising star di korps Bhayangkara.
Pengamat hukum Indonesia Margarito Kamis mengatakan, dalam Pasal 11 Ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa seseorang yang menjadi Kapolri adalah anggota polisi aktif dengan mempertimbangkan jenjang karier dan kepangkatan”, tegasnya
Sehingga, Presiden harus memilih Kapolri yang
memiliki pangkat tertinggi. Dari jenjang karier, Presiden juga harus memilih bintang tiga yang
memiliki jenjang karier tertinggi di kepolisian”, ujar Margarito
Margarito menambahkan, “Sebagai orang hukum tidak ada urusan senior atau junior yang terpenting adalah memenuhi syarat atau tidaknya seseorang menjadi Kapolri, Tito secara hukum benar didominasikan sebagai calon Kapolri karena memenuhi syarat dan apa yang dilakukan presiden adalah benar”, jelasnya.
Reporter: Jamal